Selain Petugas di Larang Pakai Lampu Strobo, ini Alasannya

Bagikan :

Sat PJR Ditlantas Polda Jatim – Berinovasi dalam memodifikasi kendaraan bermotor tak akan pernah ada habisnya. Apalagi, penampilan dari modifikasi kendaraan tersebut, memukau mata siapapun yang melihatnya.

Akan tetapi, meskipun memodifikasi kendaraan bermotor adalah suatu kreatifitas, bukan berarti pemilik kendaraan bisa dengan leluasa dan sebebas-bebasnya melakukan modifikasi kendaraan bermotor.

Apalagi kendaraan tersebut digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Sebab, hampir di semua negara, memiliki peraturan dan standar khusus dalam hal modifikasi kendaraan, tak terkecuali Indonesia.

Di Indonesia sendiri, salah satu modifikasi paling sederhana dan dengan begitu mudah ditemukan di jalan-jalan, adalah penggunaan lampu strobo, kebanyakan menggunakan lampu warna biru.

Penggunaan lampu strobo warna biru disertai sirine, di Indonesia dapat dikenakan sanksi hukum, bilamana kendaraan tersebut, bukanlah kendaraan dinas Kepolisian Republik Indonesia.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (5) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 tentang penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

a. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan

c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Sudah sangat jelas tentunya, mengenai penggunaan lampu strobo. Seperti apa yang telah disebutkan dalam Pasal 59 ayat (5) tentang penggunaan lampu isyarat dan sirine, yang pastinya hanya boleh digunakan oleh dinas atau instansi tertentu.

Atas dasar tersebut, pengguna jalan yang melanggar dapat dikenakan sanksi dengan Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009:

(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.(**)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*